Pasebainfo, Jakarta — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan gagasan strategis yang patut didukung, sepanjang disertai mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak melemahkan fungsi investasi jangka panjang Danantara.
Purbaya pada Selasa (11/8/2026) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merencanakan sebagian keuntungan yang dihasilkan Danantara untuk menjadi cadangan APBN. Namun, besaran maupun skema pelaksanaannya masih dalam pembahasan bersama Danantara dan belum menjadi kebijakan final.
Menurut saya, gagasan tersebut merupakan arah kebijakan yang logis dalam membangun keseimbangan antara fungsi Danantara sebagai pengelola investasi dan aset negara dengan kebutuhan pemerintah menjaga kapasitas fiskal melalui APBN.
Baca juga: Ketika Harga Naik, Daya Beli Terjungkal
Laba Danantara Jangan Hanya Berputar di Ekosistem Investasi
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan salah satu perubahan besar dalam cara negara mengelola investasi dan portofolio Badan Usaha Milik Negara.
Danantara tidak semestinya hanya dipandang sebagai tempat menghimpun keuntungan BUMN untuk kemudian diinvestasikan kembali. Lembaga ini harus berkembang sebagai pengelola aset negara yang mampu meningkatkan nilai perusahaan, memperbaiki profitabilitas, melakukan konsolidasi usaha, serta menciptakan nilai ekonomi baru secara berkelanjutan.
Apabila melalui transformasi tersebut keuntungan portofolio BUMN meningkat, maka sangat wajar apabila sebagian manfaat ekonominya kembali memperkuat kemampuan fiskal negara.
Baca juga: Ketika Layar Menjadi Pasar: Bagaimana Gelombang Digital Mengubah Wajah Ekonomi Indonesia
Salah satu skema yang menurut saya layak dikaji adalah kontribusi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, sepanjang memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran, dan formula pembagian yang jelas.
Namun, Danantara juga tidak boleh dikembalikan menjadi sekadar “mesin dividen” bagi APBN. Ruang untuk reinvestasi, ekspansi, restrukturisasi, dan penciptaan nilai tetap harus dipertahankan.
Formula yang sehat adalah menjaga keseimbangan: sebagian keuntungan digunakan memperbesar kapasitas investasi Danantara, sementara sebagian lainnya dapat memberikan kontribusi terhadap APBN.
PNBP Perlu Terus Diperkuat
Kebijakan tersebut menjadi relevan karena APBN membutuhkan sumber penerimaan yang kuat dan berkelanjutan serta tidak semata-mata mengandalkan perpajakan.
Hingga semester I 2026, pemerintah mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode yang sama, total pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 21,4 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa PNBP memiliki posisi strategis dan masih dapat terus diperkuat melalui pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi aset, serta peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
Apabila sebagian keuntungan Danantara kelak dapat masuk ke APBN melalui mekanisme yang sah, maka negara memperoleh tambahan penerimaan dari optimalisasi aset yang dimilikinya, bukan semata-mata melalui peningkatan beban perpajakan masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, prinsipnya sederhana: kekayaan negara yang dikelola secara profesional pada akhirnya harus memberikan manfaat kembali kepada negara dan rakyat.
Danantara Harus Menjadi Mesin Penciptaan Nilai
Dalam pengelolaan keuangan publik, keberhasilan bukan hanya dinilai dari berapa besar aset yang dimiliki, tetapi juga seberapa efektif aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan.
Karena itu, paradigma pengelolaan aset negara harus berkembang dari pola yang sekadar menghasilkan dividen menuju suatu siklus penciptaan nilai yang lebih luas.
Aset negara harus dikonsolidasikan dan ditransformasikan untuk meningkatkan produktivitas serta profitabilitas. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk reinvestasi, memperkuat APBN, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Danantara tidak hanya terletak pada besarnya aset dalam pengelolaan, tetapi juga pada kualitas laba, arus kas, produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.
Percepatan Transformasi BUMN
Danantara telah memulai langkah penguatan fundamental melalui peninjauan kebijakan akuntansi, kualitas aset dan pencatatan, tata kelola, serta kerangka manajemen risiko dalam agenda governance reset BUMN.
Transformasi tersebut penting agar perusahaan negara tidak hanya besar secara aset, tetapi memiliki kualitas pendapatan, arus kas, struktur modal, serta kemampuan menghasilkan keuntungan yang sehat dan berkelanjutan.
Selain penguatan tata kelola, Danantara juga mendorong transformasi digital di lingkungan BUMN. Pada Mei 2026, koordinasi transformasi digital melibatkan sekitar 60 perusahaan BUMN untuk menyelaraskan strategi, meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi data, dan meningkatkan daya saing.
Sejumlah proyek hilirisasi strategis juga telah berjalan pada berbagai sektor, mulai dari pengolahan alumina dan aluminium, bioavtur, bioetanol, hingga industri pangan terintegrasi.
Langkah tersebut menunjukkan Danantara harus bergerak melampaui fungsi kepemilikan perusahaan menuju penciptaan nilai ekonomi baru.
Tujuh Agenda Strategis yang Perlu Diperkuat
Menurut saya terdapat sedikitnya tujuh agenda utama yang harus terus diperkuat agar Danantara benar-benar berkembang menjadi super holding yang produktif.
Pertama, konsolidasi BUMN. Perusahaan dengan kegiatan usaha yang saling beririsan perlu dikaji untuk dikonsolidasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih usaha, pemborosan biaya, maupun persaingan internal antarperusahaan negara.
Kedua, restrukturisasi BUMN yang tidak produktif. Perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan maupun tata kelola harus direstrukturisasi secara terukur. Opsi merger, divestasi, maupun likuidasi dapat dilakukan terhadap entitas yang tidak lagi memiliki prospek berdasarkan kajian profesional.
Ketiga, optimalisasi aset. Berbagai aset negara yang selama ini kurang produktif harus dikembangkan menjadi sumber nilai baru melalui monetisasi, kerja sama strategis, pengembangan kawasan, maupun investasi produktif.
Keempat, hilirisasi. BUMN tidak boleh berhenti hanya sebagai produsen komoditas mentah. Perusahaan negara harus memperkuat industri pengolahan agar nilai tambah lebih banyak tercipta di dalam negeri.
Kelima, transformasi digital. Integrasi teknologi, data, kecerdasan buatan, otomatisasi, serta penyederhanaan proses bisnis harus menjadi instrumen peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Keenam, penguatan governance dan manajemen risiko. Pengelolaan aset negara yang sangat besar membutuhkan standar akuntabilitas tinggi, audit yang kuat, transparansi, dan mitigasi risiko yang disiplin.
Ketujuh, investasi jangka panjang. Danantara harus mengembangkan portofolio yang menghasilkan imbal hasil optimal dengan tetap mempertimbangkan risiko, kepentingan strategis nasional, dan kesinambungan fiskal.
Menjaga Keseimbangan Investasi dan APBN
Gagasan sebagian keuntungan Danantara masuk ke APBN harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara investasi, penerimaan negara, dan kebutuhan belanja pembangunan.
Apabila seluruh keuntungan Danantara digunakan kembali untuk investasi, aset memang berpotensi berkembang lebih cepat dalam jangka panjang. Namun, negara juga membutuhkan kemampuan fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, ketahanan pangan, dan energi.
Sebaliknya, apabila keuntungan terlalu besar ditarik ke APBN, kemampuan Danantara untuk melakukan investasi produktif dan memperbesar nilai aset dapat berkurang.
Karena itu, menurut saya diperlukan formula profit sharing yang proporsional. Sebagian laba ditahan untuk investasi dan pengembangan, sementara sebagian dapat disalurkan kepada negara melalui mekanisme penerimaan yang sesuai ketentuan.
Dengan formula tersebut, Danantara tetap tumbuh sebagai institusi investasi, sementara APBN memperoleh tambahan kekuatan fiskal.
APBN Harus Tetap Kuat
Momentum pembahasan tersebut sangat strategis bagi agenda fiskal pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.
Hingga semester I 2026, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pada saat yang sama, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal tetap perlu dijaga secara hati-hati. Tambahan penerimaan dari keuntungan aset negara dapat memperkuat APBN apabila dirancang tanpa mengganggu kapasitas investasi jangka panjang.
Mekanismenya juga harus transparan dan terukur. Pemerintah bersama DPR perlu memastikan formula pembagian keuntungan, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawabannya dapat diketahui publik.
Lebih dari Setahun Danantara, Saatnya Memperkuat Value Creation
Setelah lebih dari satu tahun sejak dibentuk, Danantara memasuki fase penting untuk membuktikan bahwa konsolidasi pengelolaan aset negara benar-benar menghasilkan transformasi perusahaan.
Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan keuntungan jangka pendek. Setidaknya ada lima ukuran yang menurut saya perlu digunakan, yakni peningkatan nilai aset negara, peningkatan profitabilitas BUMN, efisiensi hasil konsolidasi, peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional dan fiskal negara.
Danantara harus mampu memperlihatkan bahwa perubahan struktur pengelolaan BUMN menghasilkan perusahaan yang semakin sehat, efisien, kompetitif, produktif, dan menguntungkan.
Aset negara harus semakin produktif. Investasi harus menghasilkan return yang sehat. Transformasi perusahaan harus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Pada akhirnya, manfaat terbesar harus kembali kepada masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan semakin kuatnya kemampuan negara membiayai pembangunan.
Karena itu, gagasan Presiden Prabowo yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kemungkinan sebagian keuntungan Danantara menjadi cadangan APBN patut didukung untuk dikaji lebih lanjut.
Danantara jangan hanya menjadi tempat berputarnya laba BUMN. Danantara harus menjadi mesin penciptaan nilai ekonomi nasional.
Sebagian keuntungan untuk reinvestasi dan pengembangan Danantara, sementara sebagian lainnya dapat memperkuat APBN melalui PNBP apabila mekanisme dan dasar hukumnya telah dipastikan.
Dengan tata kelola yang kuat, formula pembagian keuntungan yang proporsional, pengawasan publik dan DPR, serta peningkatan kinerja korporasi yang berkelanjutan, Danantara dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun Indonesia yang semakin mandiri dan berdaulat dalam mengelola kekayaan negara.
“Danantara harus tumbuh, BUMN harus untung, APBN harus kuat, dan rakyat harus mendapatkan manfaat.”
Oleh: Syafrudin Budiman, S.IP.
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG)
