Sebuah Refleksi : Ketika Kekuasaan Menjadi Tujuan, Loyalitas Kehilangan Makna

Oleh: Imam Fachrudin

Pendahuluan

Bukan rahasia lagi bahwa dalam kehidupan politik, selalu ada figur yang gemar menjadi petualang politik. Mereka bergerak mengikuti arah angin kekuasaan, membangun kedekatan dengan banyak pihak, dan berusaha menempatkan diri agar tetap memiliki posisi, baik di dalam lingkaran kekuasaan maupun di luar pemerintahan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu, panggung politik memang kerap menjadi arena pertarungan kepentingan, pengaruh, dan perebutan kekuasaan. Namun, persoalan muncul ketika politik tidak lagi dijalankan atas dasar ideologi, perjuangan, dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan semata-mata menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan pribadi.

Di sinilah kita mengenal istilah petualang politik bermain dua kaki.

Mereka ingin tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok yang satu, tetapi pada saat bersamaan membangun hubungan dengan kelompok yang lain. Di hadapan satu pihak, mereka menyampaikan dukungan. Di hadapan pihak berbeda, mereka kembali menunjukkan kedekatan. Semua dilakukan dengan satu tujuan: memastikan dirinya tetap memiliki tempat ketika peta kekuasaan berubah.

Politik Dua Kaki: Strategi atau Pengkhianatan?

Dalam politik, membangun komunikasi dengan berbagai kelompok sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk berdialog, menjalin kerja sama, dan membangun koalisi demi kepentingan yang lebih besar.

Namun, membangun komunikasi politik tentu berbeda dengan memainkan dua kaki.

Komunikasi politik dilakukan secara terbuka, memiliki tujuan yang jelas, dan tetap menjunjung tinggi etika. Sementara itu, politik dua kaki yang oportunistis dilakukan dengan menyembunyikan kepentingan, memberikan kesan loyal kepada banyak pihak, tetapi sesungguhnya tidak memiliki komitmen yang kuat kepada siapa pun.

Figur seperti ini biasanya sangat pandai membaca situasi. Ketika seseorang sedang berkuasa, ia hadir dengan berbagai bentuk dukungan. Ketika muncul figur lain yang diperkirakan memiliki peluang lebih besar, ia mulai membangun kedekatan baru. Jika arah kekuasaan kembali berubah, ia pun tidak segan mengubah posisi.

Akibatnya, loyalitas menjadi sesuatu yang transaksional. Dukungan bukan lagi diberikan karena kesamaan visi dan perjuangan, melainkan karena adanya peluang untuk memperoleh jabatan, pengaruh, akses, atau keuntungan tertentu.

Politik akhirnya kehilangan substansi ketika prinsip dikalahkan oleh kalkulasi kepentingan pribadi.

Mengincar Posisi di Sana dan di Sini

Salah satu ciri petualang politik adalah keinginannya untuk selalu memiliki tempat di berbagai lingkaran kekuasaan.

Ia ingin tetap dekat dengan pemimpin yang sedang menjabat, tetapi pada saat yang sama tidak ingin kehilangan akses kepada figur yang diperkirakan akan menjadi pemimpin berikutnya. Ia ingin dianggap sebagai orang penting di satu kelompok, namun juga berusaha mendapatkan pengakuan dari kelompok lainnya.

Dalam situasi tertentu, sikap tersebut membuat seseorang terlihat seolah-olah memiliki pengaruh yang besar. Ia merasa dibutuhkan oleh banyak pihak karena mampu menjalin hubungan dengan berbagai kelompok politik.

Padahal, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kedekatan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan dan perjuangan, atau sekadar menjadi investasi politik untuk kepentingan masa depan?

Sebab, menjadi dekat dengan banyak orang bukan berarti memiliki integritas. Memiliki akses kepada banyak pemimpin juga tidak otomatis menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

Justru, ukuran sesungguhnya dari seorang politisi adalah kemampuannya menjaga komitmen, menyampaikan sikap secara jujur, serta mempertanggungjawabkan keputusan politiknya di hadapan publik.

Politik tidak semestinya menjadi ruang untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tempat berlindung demi mengamankan kepentingan pribadi.

Ketika Kepentingan Pribadi Mengalahkan Ideologi

Partai politik dibangun dengan ideologi, platform perjuangan, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kaderisasi dilakukan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab politik.

Namun, semua itu dapat kehilangan makna apabila kader hanya menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mencapai ambisi pribadi.

Hari ini berbicara tentang loyalitas kepada partai. Besok membangun kedekatan dengan kekuatan politik lain. Hari ini menyatakan kesetiaan kepada seorang pemimpin, tetapi ketika muncul peluang baru, kesetiaan itu mulai dipertanyakan.

Jika perilaku semacam ini terus dibiarkan, organisasi politik akan kesulitan membangun soliditas. Kader yang bekerja sungguh-sungguh dapat merasa kecewa ketika mereka yang konsisten justru kalah menonjol dibandingkan mereka yang pandai memainkan kedekatan.

Politik kemudian berisiko berubah menjadi arena perlombaan mencari posisi, bukan kompetisi gagasan untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

Tentu, perubahan sikap politik tidak selalu berarti pengkhianatan. Seseorang berhak mengubah pilihan apabila terdapat perbedaan prinsip, perubahan keadaan, atau alasan politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, perubahan tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka, bukan melalui manuver yang menyesatkan pihak-pihak yang sebelumnya memberikan kepercayaan.

Kekuasaan Berubah, Karakter Seharusnya Tetap

Dalam politik, kekuasaan tidak pernah bersifat abadi. Pemimpin dapat berganti, koalisi dapat berubah, dan konfigurasi politik dapat bergerak mengikuti dinamika demokrasi.

Karena itu, seorang politisi yang memiliki kedewasaan seharusnya memahami bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik.

Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan memastikan kepentingan publik mendapatkan perhatian.

Sebaliknya, bagi petualang politik, pergantian kekuasaan sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan pribadi. Mereka sibuk menghitung siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang harus didekati, dan kepada siapa mereka harus menunjukkan dukungan.

Orientasi politik seperti ini membuat prinsip menjadi barang yang mudah ditukar.

Padahal, karakter seorang politisi justru terlihat ketika ia tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan. Apakah ia tetap mampu menjaga sikap, menyampaikan kritik secara objektif, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat? Ataukah seluruh aktivitas politiknya berhenti ketika akses terhadap jabatan dan kekuasaan mulai tertutup?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bagi setiap orang yang mengaku sebagai pejuang politik.

Masyarakat Bukan Penonton yang Bisa Terus Dikelabui

Pada akhirnya, masyarakat memiliki hak untuk menilai perilaku para aktor politik. Di era keterbukaan informasi, rekam jejak seseorang semakin mudah diperhatikan. Pernyataan, sikap, keputusan, dan perubahan keberpihakan dapat menjadi bahan penilaian publik.

Masyarakat tidak cukup hanya mendengar pidato tentang loyalitas, perjuangan, dan pengabdian. Masyarakat perlu melihat konsistensi antara ucapan dan tindakan.

Politisi yang benar-benar memperjuangkan rakyat akan menunjukkan keberpihakannya melalui kerja nyata, keberanian mengambil sikap, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan.

Sebaliknya, politisi yang hanya sibuk merawat kedekatan dengan pusat kekuasaan perlu diuji melalui rekam jejaknya. Apakah ia hadir ketika masyarakat membutuhkan pembelaan? Apakah ia berani menyampaikan kritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat? Ataukah ia hanya lantang ketika posisinya aman dan memilih diam ketika kepentingannya terancam?

Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan masyarakat yang mudah terpukau oleh pencitraan dan manuver politik.

Politik Membutuhkan Integritas, Bukan Sekadar Kelincahan Bermanuver

Petualang politik yang bermain dua kaki mungkin dapat bertahan dalam satu atau dua momentum politik. Mereka mungkin berhasil menjaga kedekatan dengan berbagai kelompok dan memperoleh keuntungan dari perubahan situasi.

Namun, politik bukan sekadar permainan untuk memenangkan momentum. Politik juga merupakan pertaruhan kepercayaan.

Seseorang mungkin dapat berpindah lingkaran kekuasaan, mengubah strategi, bahkan mengganti afiliasi politiknya. Akan tetapi, kepercayaan yang rusak tidak selalu mudah dipulihkan.

Sebab, dalam politik, orang dapat membangun citra melalui kata-kata, tetapi karakter pada akhirnya diuji oleh tindakan dan rekam jejak.

Karena itu, sudah saatnya dunia politik memberikan penghargaan lebih besar kepada mereka yang konsisten, berintegritas, dan berani memperjuangkan prinsip, bukan semata-mata kepada mereka yang piawai membaca arah angin kekuasaan.

Politik bukan tentang bagaimana seseorang selalu berada di pihak yang menang, melainkan tentang bagaimana ia tetap memiliki prinsip ketika kepentingan pribadi menuntutnya untuk berkompromi.

Sebab, politisi yang matang memahami bahwa perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, mempermainkan kepercayaan demi mengamankan posisi merupakan persoalan etika yang tidak boleh dianggap sepele.

Pada akhirnya, sejarah politik tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana seseorang menjalani perjuangannya.

Dan bagi mereka yang gemar bermain dua kaki, ada satu pertanyaan yang patut direnungkan: ketika semua pihak menyadari bahwa dirinya hanya sedang mengamankan kepentingan sendiri, kepada siapa lagi ia akan memperoleh kepercayaan?

Sebab, dalam politik, posisi mungkin dapat diperoleh melalui manuver, tetapi kehormatan hanya dapat dibangun melalui integritas.

Dalam laporan khusus yang diterbitkan pada 21 September 2026 pukul 18.30 WIB, Badan Geologi mengumumkan penurunan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada). Keputusan itu diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan kecenderungan penurunan aktivitas hingga 20 September 2026 pukul 00.00 WIB, yang didukung oleh penurunan aktivitas kegempaan dan data deformasi berupa deflasi.

Badan Geologi menjelaskan, sejak aktivitas erupsi kembali terjadi pada 2 Juli 2026, Gunung Anak Krakatau mengalami rangkaian letusan. Hingga 3 September 2026, tercatat 224 kali erupsi. Pada 4 September pukul 23.07 WIB hingga 6 September pukul 00.04 WIB, gunung tersebut juga mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Aktivitas itu menghasilkan aliran lava yang terpantau bergerak ke arah barat laut, barat, dan barat daya dari pusat erupsi.

Setelah episode erupsi menerus berakhir, aktivitas gunung masih menunjukkan beberapa erupsi strombolian. Namun, hasil evaluasi berikutnya memperlihatkan kecenderungan penurunan aktivitas sehingga tingkat kewaspadaan diturunkan pada 21 September. Penurunan status tersebut tidak berarti aktivitas vulkanik berhenti sepenuhnya. Perubahan aktivitas tetap mungkin terjadi dan menjadi alasan pentingnya pemantauan instrumental serta pengamatan visual oleh petugas.

Dalam rekomendasi yang menyertai penetapan Level II, masyarakat dan pengunjung diminta tidak mendekati kawasan kawah aktif sesuai radius yang ditetapkan dalam pengumuman resmi tersebut. Karena status dan radius rekomendasi dapat berubah mengikuti hasil evaluasi, masyarakat sebaiknya memeriksa laporan aktivitas terbaru PVMBG sebelum merencanakan perjalanan atau kegiatan di sekitar gunung api.

Potensi bahaya erupsi yang perlu diperhatikan mencakup lontaran material vulkanik, abu, dan aliran lava apabila terjadi erupsi yang mendukung terbentuknya aliran tersebut. Jika hujan abu mencapai kawasan permukiman, masyarakat dianjurkan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Penggunaan masker dan perlindungan mata dapat membantu mengurangi paparan abu, terutama bagi warga yang sensitif terhadap gangguan pernapasan.

Badan Geologi juga mengingatkan masyarakat pesisir Banten dan Lampung agar tidak mudah mempercayai kabar yang tidak memiliki sumber jelas, termasuk klaim yang menyebut erupsi Anak Krakatau otomatis akan memicu tsunami. Informasi mengenai ancaman tsunami harus merujuk pada peringatan resmi otoritas berwenang. Warga tetap perlu mengikuti arahan BPBD dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, kondisi laut di sekitar Selat Sunda juga perlu menjadi perhatian pelaku pelayaran. Prakiraan maritim BMKG yang berlaku pada 10–13 Oktober 2026 menunjukkan potensi gelombang tinggi di Selat Sunda Selatan Lampung dan Selat Sunda Barat Pandeglang. Pada pembaruan 10 Oktober, tinggi gelombang yang ditampilkan untuk kedua perairan tersebut mencapai sekitar 2,9 meter dan 2,7 meter. Kondisi ini termasuk kategori gelombang tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter.

Gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi nelayan, kapal berukuran kecil, dan kegiatan pelayaran tertentu. Operator kapal serta masyarakat yang hendak melaut disarankan memeriksa pembaruan cuaca maritim sebelum berangkat, memperhatikan kondisi aktual di lapangan, dan mematuhi arahan petugas pelabuhan maupun otoritas keselamatan pelayaran.

Prakiraan gelombang tinggi tersebut merupakan informasi meteorologi maritim dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kondisi laut disebabkan oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau. Demikian pula, tanpa pemberitahuan resmi, tidak tepat menyimpulkan bahwa erupsi terbaru telah mengganggu penerbangan atau menyebabkan penutupan bandara.

Untuk memperoleh perkembangan yang akurat, masyarakat dapat memantau kanal resmi MAGMA Indonesia dan Badan Geologi untuk informasi aktivitas gunung api, serta BMKG untuk prakiraan gelombang, cuaca maritim, dan pemberitahuan terkait penerbangan. Informasi penanganan darurat dan dampak terhadap masyarakat juga dapat diperiksa melalui BNPB atau BPBD setempat.

Hingga dokumen resmi yang berhasil diverifikasi dalam penyusunan berita ini, keputusan Badan Geologi tanggal 21 September 2026 masih menjadi rujukan status yang terkonfirmasi, yaitu Level II (Waspada). Belum ditemukan dokumen resmi yang dapat memastikan klaim perubahan kembali menjadi Level III dengan radius 5 kilometer sebagaimana disebutkan dalam sejumlah informasi sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak sebaiknya menetapkan sendiri perubahan status atau zona bahaya tanpa pengumuman resmi terbaru.

Pemantauan berkala tetap diperlukan karena aktivitas gunung api dapat berubah sewaktu-waktu. Kepatuhan terhadap rekomendasi PVMBG, kewaspadaan terhadap kondisi laut, serta kebiasaan memeriksa sumber informasi resmi merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan masyarakat di kawasan Selat Sunda.

Oleh: Imam Fachrudin (Ketua Umum Paseba Tangerang Utara)

Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa dinamika politik Kabupaten Tangerang akan menghadirkan sosok perempuan dengan latar belakang keluarga politik yang kuat, yakni Intan Nurul Hikmah, putri dari H. Ismet Iskandar, mantan Bupati Tangerang yang dikenal luas oleh masyarakat melalui kiprahnya dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur selama masa kepemimpinannya.

Kini, perubahan zaman membawa Intan Nurul Hikmah ke panggung kepemimpinan yang lebih strategis. Ia menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Dua posisi tersebut menempatkannya dalam ruang pengabdian yang mempertemukan tanggung jawab pemerintahan dengan dinamika politik dan aspirasi masyarakat.

Kehadiran Intan menjadi menarik untuk dibaca bukan semata-mata karena ia seorang perempuan yang berada di pusat kekuasaan, melainkan juga karena kepemimpinan perempuan membuka ruang bagi pendekatan yang lebih humanis, komunikatif, dan inklusif dalam kehidupan publik.

Dalam perspektif feminisme, kepemimpinan tidak harus dibangun melalui dominasi, persaingan yang keras, atau jarak antara pemimpin dan masyarakat. Kepemimpinan juga dapat diwujudkan melalui kemampuan mendengarkan, membangun kepercayaan, merangkul perbedaan, serta mengambil keputusan secara tegas dan bertanggung jawab.

Sosok pemimpin yang merangkul adalah sosok yang mampu menghadirkan kesejukan tanpa kehilangan ketegasan. Ia dapat menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang mendengar keluhan rakyat, sebagai sahabat yang menghargai kerja sama, sekaligus sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan demi kepentingan publik.

Dalam konteks itulah, Intan Nurul Hikmah dapat menjadi bahan refleksi tentang bagaimana perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan daerah dan politik lokal. Feminisme yang merangkul bukan sekadar persoalan perempuan menduduki jabatan strategis, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan kepekaan sosial, kesetaraan, keberanian, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada akhirnya, nilai kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang disandang atau latar belakang keluarga yang dimiliki. Lebih dari itu, kepemimpinan akan memperoleh maknanya melalui kebijakan yang dihasilkan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kemampuan membangun ruang bersama yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk tumbuh dan berpartisipasi.

Intan Nurul Hikmah dan feminisme yang merangkul menjadi sebuah gagasan tentang kepemimpinan yang memadukan kelembutan dengan ketegasan, komunikasi dengan keberanian, serta kedekatan dengan masyarakat dengan tanggung jawab politik. Sebuah pendekatan kepemimpinan yang khas yang hadir di tengah – tengah masyarakat Kabupaten Tangerang sehingga menjadi kerja nyata dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, Pasebainfo – Kepatuhan hukum instansi pemerintah daerah kembali dipertanyakan setelah Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang diduga kuat mengabaikan dua kali Relaas Panggilan Sidang resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Mangkirnya kedua perangkat daerah tersebut terjadi dalam perkara perdata Nomor 1471/Pdt.G/2026/PN TNG, padahal surat panggilan pengadilan telah diterima secara patut oleh pihak Pemkab Tangerang.

Sikap tidak kooperatif dua dinas teknis Pemkab Tangerang ini menuai kritik pedas dari kalangan praktisi hukum. Advokat dari Kantor Hukum Saepudin & Partners, Saepudin, S.H., menilai ketidakhadiran instansi pemerintah tanpa alasan yang sah di ruang sidang merupakan preseden buruk yang merusak citra tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

“Sangat disayangkan, kedua instansi itu merupakan bagian dari aparatur pemerintah daerah yang seharusnya memberikan teladan kepada publik dalam menghormati dan menaati proses hukum. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Tangerang taat terhadap ketentuan hukum dengan menghadiri panggilan sidang. Ini malah panggilan resmi pengadilan diabaikan begitu saja,” tegas Saepudin di PN Tangerang.

Saepudin mengingatkan agar Pemkab Tangerang tidak memupuk persepsi publik seolah-olah institusi negara merasa kebal hukum atau berdiri di atas lembaga peradilan. Setiap aparatur pemerintah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan wajib mempertanggungjawabkan fungsi pengawasannya secara terbuka.

Lebih lanjut, Saepudin menguraikan bahwa pokok materi gugatan yang diajukan kliennya berakar pada dugaan penyalahgunaan dan alih fungsi lahan pertanian hijau secara masif di wilayah Kabupaten Tangerang. Lahan produktif yang semula difungsikan untuk menjaga ketahanan pangan daerah diduga telah dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan komersial tanpa pengawasan ketat dari dinas terkait.

“Ini kan sudah jelas, lahan pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan komersial sehingga fungsi pertaniannya hilang. Di mana posisi pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelanggaran ini? Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi sengketa di pengadilan. Aturan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian harus ditegakkan secara adil, jangan hanya tajam ke masyarakat kecil tapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis komersial,” tandas Saepudin.

Kini masyarakat luas menunggu kepastian sikap serta iktikad baik dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Pertanian dan DTRB, pada agenda persidangan berikutnya di PN Tangerang. Publik menantikan apakah Pemkab Tangerang akan hadir memberikan klarifikasi resmi atas dugaan pembiaran alih fungsi lahan tersebut, atau justru kembali mangkir dari kewajiban hukumnya sebagai badan publik. (Pasebainfo/Coy)

Catatan Redaksi (Pasebainfo): Perkara perdata registrasi Nomor 1471/Pdt.G/2026/PN TNG bergulir terkait sengketa pemanfaatan ruang dan dugaan pelanggaran zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah hukum Kabupaten Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang dipastikan telah menyatukan jadwal sidang lanjutan untuk memanggil ulang para tergugat dari unsur Pemkab Tangerang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Sekda bukan sekadar pejabat administratif yang menjalankan fungsi kesekretariatan, tetapi menjadi salah satu simpul utama dalam memastikan roda birokrasi pemerintahan daerah berjalan efektif, profesional, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor hukum.

Hal tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memiliki struktur birokrasi besar serta menghadapi kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kebijakan kepala daerah pada akhirnya membutuhkan mesin birokrasi yang mampu menerjemahkannya menjadi program, administrasi pemerintahan, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sekda sebagai Penggerak Koordinasi Birokrasi

Salah satu persoalan yang kerap dihadapi pemerintahan daerah adalah bagaimana memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam arah kebijakan yang sama. Pemerintah daerah memiliki dinas, badan, bagian, kecamatan, serta berbagai unit kerja dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Di sinilah Sekretaris Daerah memiliki arti penting Sekda harus mampu membangun koordinasi sehingga perangkat daerah tidak bekerja secara parsial dan terkotak-kotak. Kebijakan Bupati harus diterjemahkan secara administratif dan operasional dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, kepentingan masyarakat, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan kepala daerah. Keberhasilan tersebut juga sangat dipengaruhi kemampuan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga Profesionalisme Aparatur

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya aparatur.
Birokrasi pada hakikatnya dijalankan oleh manusia. Sebagus apa pun program pemerintah, apabila aparatur yang menjalankannya tidak profesional, tidak disiplin, atau tidak memiliki orientasi pelayanan, maka tujuan pemerintahan akan sulit tercapai.

Dalam konteks inilah Sekda mempunyai posisi strategis dalam mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan berintegritas. Penempatan aparatur, pembinaan disiplin, evaluasi kinerja, koordinasi antarlembaga, sampai pembentukan budaya kerja birokrasi harus diarahkan kepada prinsip meritokrasi, profesionalitas, kompetensi, dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, maupun kedekatan tertentu. Aparatur Sipil Negara pada dasarnya merupakan instrumen negara dan pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat.

Sekda dan Pencegahan Maladministrasi

Sekretaris Daerah juga mempunyai peranan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya maladministrasi. Pelayanan publik yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, pengabaian permohonan masyarakat, tindakan yang tidak sesuai kewenangan, diskriminasi pelayanan, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan administratif dan koordinasi birokrasi harus berjalan secara efektif. Sekda perlu memastikan setiap organisasi perangkat daerah memahami batas kewenangannya, standar pelayanan, prosedur administrasi, serta kewajiban memberikan kepastian kepada masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja berdasarkan kewenangan. Kewenangan tersebut juga harus digunakan untuk tujuan yang benar, melalui prosedur yang benar, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menjaga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Penyelenggaraan pemerintahan modern menuntut setiap pejabat pemerintahan memegang prinsip tata kelola yang baik. Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik harus menjadi nilai yang hidup dalam birokrasi, bukan hanya menjadi terminologi dalam peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah mempunyai posisi penting untuk memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan pada seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ketika terdapat kebijakan atau tindakan administratif yang berpotensi menyimpang, Sekda seharusnya mampu menjalankan fungsi koordinatif dan administratif untuk mengingatkan serta mendorong perbaikan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa, maladministrasi, atau bahkan persoalan hukum. Dengan demikian, Sekda dapat berperan sebagai salah satu penjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dengan kepatuhan terhadap hukum.

Sekda Harus Profesional dan Tidak Terjebak Kepentingan Politik Praktis

Sekretaris Daerah bekerja membantu kepala daerah, tetapi karakter jabatan birokrasi menuntut profesionalitas aparatur pemerintahan. Hal ini penting karena pergantian atau dinamika kepemimpinan politik tidak seharusnya menyebabkan birokrasi kehilangan profesionalitasnya. Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan publik harus tetap diberikan, dan hak masyarakat tetap harus dilindungi karena itu, Sekda harus mampu menjaga birokrasi agar tetap bekerja berdasarkan hukum, kompetensi, profesionalitas, dan kepentingan pelayanan publik.
Sekda juga perlu memiliki keberanian administratif untuk menyampaikan pertimbangan kepada kepala daerah apabila suatu kebijakan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Loyalitas seorang pejabat birokrasi kepada pimpinan harus ditempatkan dalam kerangka loyalitas terhadap pemerintahan yang sah, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Bupati Perlu Melakukan Seleksi Sekda Secara Ketat
Untuk menjaga kepentingan pelayanan publik dan memperkuat kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka Bupati Tangerang perlu memastikan proses seleksi calon Sekretaris Daerah dilaksanakan secara ketat, objektif, transparan, dan berdasarkan sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena penentuan Sekda tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengisian sebuah jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, penetapan Sekda akan sangat memengaruhi kualitas koordinasi birokrasi, pelaksanaan kebijakan kepala daerah, pembinaan aparatur, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena besarnya tanggung jawab tersebut, calon Sekda Kabupaten Tangerang harus memiliki kapasitas manajerial, kompetensi pemerintahan, integritas, rekam jejak yang baik, kemampuan membangun koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemahaman yang kuat mengenai administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Proses seleksi juga harus mampu menghasilkan pejabat yang mempunyai keberanian menjaga profesionalitas birokrasi. Sekda tidak cukup hanya mampu melaksanakan instruksi pimpinan, tetapi juga harus mampu memberikan pertimbangan administratif dan hukum kepada Bupati agar setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Jabatan Sekda terlalu strategis apabila proses penentuannya mengabaikan kompetensi, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak. Oleh sebab itu, seleksi yang ketat bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas pemerintahan Kabupaten Tangerang itu sendiri. Semakin objektif dan profesional proses pemilihan Sekda, semakin besar pula peluang Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki birokrasi yang kuat, responsif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Sekda sebagai Jembatan antara Kebijakan dan Pelayanan Publik
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu berkepentingan dengan rumitnya struktur birokrasi pemerintahan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan kepastian.
Di sinilah ukuran sesungguhnya keberhasilan birokrasi dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tanggung jawab strategis untuk menjembatani kebijakan Bupati dengan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah sehingga kebijakan pemerintah tidak berhenti pada rapat, surat keputusan, atau dokumen perencanaan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan pembangunan.
Kabupaten Tangerang membutuhkan birokrasi yang kuat, tetapi kekuatan birokrasi bukan diukur dari besarnya struktur organisasi. Kekuatan birokrasi justru terlihat dari kemampuannya memberikan pelayanan, menyelesaikan persoalan masyarakat, menjaga kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan karena itulah kedudukan Sekretaris Daerah menjadi sangat penting.
Sekda harus mampu menjadi motor koordinasi birokrasi, penjaga profesionalitas aparatur, pengawal tertib administrasi, sekaligus benteng pencegahan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan, maka pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang akan menduduki sebuah jabatan, tetapi menyangkut siapa yang akan ikut menentukan kualitas mesin birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melayani masyarakat sehingga akan terpilih Sekda yang kompeten, berintegritas, profesional, dan memahami kebutuhan masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang efektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

Gerakan pengendalian tersebut mencakup sekitar 30 hektare lahan pertanian milik anggota Kelompok Tani Rawakidang Lor 1 dan Poktan Rawakidang Lor 2.

Ajat Sudrajat, anggota Poktan Rawakidang Lor 1, mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas kondisi serangan wereng yang sebelumnya telah dilaporkan petani.

Pada laporan awal beberapa waktu lalu, sekitar tiga hektare lahan anggota Poktan Rawakidang Lor 1 telah dilaporkan terdampak. Saat itu, petani juga menyampaikan kekhawatiran serangan dapat meluas ke hamparan lain apabila tidak segera dikendalikan.

Bantuan Pestisida Diserahkan kepada Perwakilan Poktan

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator POPT Kabupaten Tangerang, Irwan Tapriza, menyerahkan bantuan pestisida kepada perwakilan Poktan Rawakidang Lor 1 dan Poktan Rawakidang Lor 2.

Kegiatan juga dihadiri Koordinator POPT Kecamatan Sukadiri, Muslim Anshory, bersama petani dan anggota kelompok tani setempat.

Setelah penyerahan bantuan, petani bersama petugas melaksanakan penyemprotan secara serentak pada hamparan sawah sebagai bagian dari Gerakan Pengendalian Hama.

Gerdal Menjangkau Sekitar 30 Hektare

Ajat menyebut luasan yang menjadi sasaran penanganan sekitar 30 hektare yang mencakup areal Poktan Rawakidang Lor 1 dan Poktan Rawakidang Lor 2.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan perkembangan populasi wereng sekaligus mencegah serangan meluas ke tanaman yang masih dalam kondisi lebih baik.

Penanganan secara serentak dinilai penting agar pengendalian dapat dilakukan lebih efektif pada hamparan sawah yang saling berdekatan.

Petani Sampaikan Terima Kasih

Petani menyampaikan apresiasi kepada UPTD BPTPHP Provinsi Banten dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang atas bantuan serta pendampingan pengendalian hama tersebut.

“Petani mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu pengendalian hama, khususnya BPTPHP Provinsi Banten dan DPKP Kabupaten Tangerang,” kata Ajat.

Menurutnya, bantuan pestisida dan pendampingan petugas sangat dibutuhkan agar petani dapat melakukan penanganan secara bersama-sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dari Keluhan Menjadi Tindakan Lapangan

Perkembangan ini menjadi tindak lanjut dari keluhan petani Rawakidang yang sebelumnya meminta perhatian pemerintah terhadap serangan wereng.

Pada pemberitaan sebelumnya, petani mengkhawatirkan penurunan produktivitas hingga potensi gagal panen apabila serangan tidak segera ditangani.

Dengan dilaksanakannya Gerdal secara massal, petani berharap serangan dapat ditekan dan tanaman yang masih dapat diselamatkan tetap menghasilkan panen.

Petani juga berharap pendampingan tidak berhenti pada penyemprotan satu kali, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan perkembangan populasi wereng dan kondisi tanaman di lapangan.

Pemantauan lanjutan dinilai penting untuk melihat efektivitas pengendalian sekaligus menentukan langkah berikutnya apabila masih ditemukan serangan.

(Red)

Ajat Sudrajat, anggota Kelompok Tani Rawakidang Lor 1, mengatakan sekitar tiga hektare lahan anggota kelompoknya telah dilaporkan terdampak serangan wereng.

Menurut Ajat, angka tersebut masih merupakan data awal karena belum seluruh petani dan kelompok tani di wilayah sekitar menyampaikan laporan.

“Di Poktan Rawakidang Lor 1 yang sudah laporan ada sekitar tiga hektare. Itu belum dihitung dari anggota lain dan Poktan lainnya,” kata Ajat, Selasa (22/9/2026).

Ia mengatakan kondisi di lapangan membuat petani khawatir karena serangan dapat terus meluas apabila tidak segera dikendalikan.

Tanaman Mulai Menguning

Dari dokumentasi lapangan yang diterima PASEBAINFO, terlihat sebagian rumpun padi mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kuning hingga kecokelatan.

Pada beberapa titik, tanaman juga tampak mulai mengering. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan hasil panen.

Meski demikian, tingkat serangan dan luas kerusakan secara keseluruhan masih memerlukan pemeriksaan langsung dari petugas pertanian.

Laporan Sudah Disampaikan ke Penyuluh

Ajat mengatakan serangan wereng tersebut telah dilaporkan kepada penyuluh pertanian dari Balai Penyuluhan Pertanian Sepatan, Sulaeman.

Petani berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan, pendataan luas areal terdampak serta arahan pengendalian.

“Kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dinas Pertanian. Jangan sampai serangan semakin luas baru dilakukan penanganan,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah kecamatan ikut mengetahui kondisi tersebut agar koordinasi penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Kerugian Diperkirakan Puluhan Juta Rupiah

Petani memperkirakan kerugian dapat mencapai puluhan juta rupiah apabila tanaman yang terserang tidak mampu menghasilkan panen secara optimal.

Namun nilai kerugian tersebut masih berupa perkiraan petani dan belum merupakan hasil perhitungan resmi dari pemerintah maupun petugas pertanian.

Hal yang sama berlaku untuk luas keseluruhan sawah terdampak. Data yang telah masuk dari Poktan Rawakidang Lor 1 baru sekitar tiga hektare, sementara laporan dari anggota lain dan kelompok tani lainnya masih belum seluruhnya dihimpun.

Poktan Minta Pemerintah Segera Bertindak

Ajat bersama Ketua Poktan Kidang Kencana, Nerin atau Sukri, berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian segera melakukan pemeriksaan lapangan.

Petani meminta adanya pendataan menyeluruh, identifikasi tingkat serangan dan langkah pengendalian agar wereng tidak semakin menyebar ke hamparan sawah lainnya.

Mereka juga berharap petani mendapat pendampingan teknis mengenai langkah penyelamatan tanaman, terutama pada lahan yang mulai menunjukkan gejala kerusakan.

Ancaman Gagal Panen Jadi Kekhawatiran

Serangan wereng yang terus berkembang dikhawatirkan menurunkan produktivitas bahkan memicu gagal panen apabila kerusakan semakin berat.

Bagi petani, kerusakan tanaman tidak hanya berarti berkurangnya hasil panen, tetapi juga berpotensi menghilangkan biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pengolahan lahan, bibit, pupuk dan perawatan.

Karena itu, petani berharap penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sebelum kerusakan meluas.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang maupun BPP Sepatan mengenai total luas serangan, tingkat kerusakan serta langkah penanganan yang akan dilakukan.

(Red)

Momentum hari jadi ke-15 tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran RSUD Balaraja untuk merefleksikan perjalanan sekaligus berbagai capaian yang telah diraih dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Tangerang menyorot soal pelayanan kesehatan yang cepat dan inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Ke depan RSUD Balaraja harus memprioritaskan pelayanan kesehatan yang cepat dan menciptakan inovasi yang bagus dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang” katanya.

Ketika ditanyai awak media Direktur RSUD Balaraja, dr. Hj. Corah Usman, MARS., MH., menyampaikan rasa syukur atas perjalanan RSUD Balaraja yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan.

“Alhamdulillah sampai hari ini RSUD Balaraja telah banyak mencapai kemajuan yang luar biasa. Tentunya ini dicapai karena kerja keras dari semua pegawai yang ada di RSUD ini,” ujar Corah Usman.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu hal penting bagi rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Karena itu, jajaran RSUD Balaraja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan dari masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini,” katanya.

Perayaan Milad ke-15 RSUD Balaraja juga diwarnai dengan berbagai ucapan selamat dari pejabat, tokoh masyarakat, mitra kerja dan masyarakat. Ucapan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus harapan agar RSUD Balaraja semakin maju dan terus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Memasuki usia ke-15 tahun, RSUD Balaraja diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan dan inovasi kesehatan, sejalan dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

(mam)

Duka mendalam disampaikan jajaran keluarga besar DPC SOKSI Kabupaten Tangerang atas kepergian almarhum. Sosok Aki Mayor Inf. (Purn.) H. Imsya Sudarsa dikenang sebagai figur ayah, aki, sekaligus buyut yang menjadi teladan bagi keluarga.

Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang telaten, penuh perhatian, dan berdedikasi dalam membesarkan serta mendidik anak, cucu, hingga buyutnya. Nilai-nilai keteladanan, kedisiplinan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang ditanamkan almarhum menjadi bagian penting yang akan terus dikenang oleh keluarga.

Ketua DPC SOKSI Kabupaten Tangerang H. Imam Fachrudin, S.Ag, SH beserta seluruh jajaran dan keluarga besar SOKSI Kabupaten Tangerang menyampaikan doa agar segala amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, segala kekhilafannya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Semoga Almarhum Bapak Aki Mayor Inf. (Purn.) H. Imsya Sudarsa senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.”

(SAE)

Beragam penampilan disuguhkan dalam pagelaran tersebut, mulai dari seni koreografi yang artistik, pertunjukan budaya daerah Lampung dan Palembang, hingga seni musik dan tarik suara. Penampilan para santri mendapat perhatian dan apresiasi dari para undangan dan wali santri serta keluarga besar Pondok Pesantren Modern El-Karim.

Acara dibuka langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Modern El-Karim, KH. Aan Subhan. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Inggris, KH. Aan Subhan menekankan pentingnya proses pendidikan di pesantren dalam membentuk karakter dan mentalitas santri.

Menurutnya, pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama dan pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat bagi para santri untuk menempa mental, kedisiplinan, kreativitas, serta kemampuan bersosialisasi melalui berbagai kegiatan positif.

Ia berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di pesantren dapat membentuk pribadi santri yang memiliki mental kuat, disiplin, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.

Pagelaran Seni Santri tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan pesantren dapat menjadi ruang bagi santri untuk mengembangkan berbagai potensi, termasuk seni dan budaya, tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan kedisiplinan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan pesantren.

(Mam)

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengatakan penyerahan SK bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan penegasan mandat sekaligus tanggung jawab bagi pengurus di tingkat kecamatan.

“Dengan diserahkannya SK ini, pengurus yang baru bisa langsung bergerak, karena program-program di DPD sudah kita siapkan,” kata Intan.

Intan yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang menegaskan, 29 PK merupakan bagian penting dalam menjalankan roda organisasi hingga tingkat bawah. Karena itu, seluruh pengurus diminta segera turun ke masyarakat dan membangun komunikasi secara aktif.

Menurut Intan, konsolidasi diperlukan untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta menjaga soliditas kader dalam menghadapi agenda politik mendatang.

“Yang paling penting dari konsolidasi ini adalah bagaimana seluruh kader dan pengurus memiliki semangat yang sama, memahami tugasnya, dan bersama-sama membesarkan organisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Wahyu Nugraha, mengungkapkan target peningkatan perolehan kursi legislatif. Pada Pemilu 2024, Partai Golkar Kabupaten Tangerang memperoleh sembilan kursi di DPRD Kabupaten Tangerang.

Wahyu menyebut pihaknya menargetkan sedikitnya 12 kursi pada pemilu mendatang.

“Untuk Pileg nanti target kita minimal 12 kursi, dan Pilkada juga kita mau memenangkannya,” kata Wahyu, yang kini merupakan anggota DPRD Provinsi Banten.

Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kerja organisasi yang terukur dan konsisten, bukan hanya ketika memasuki masa pemilu.

“Di tahun 2031 ada target penambahan kursi lagi dari yang sudah ada,” pungkasnya.

Penyerahan SK Pengurus Kecamatan ini juga merupakan upaya golkar untuk mendorong mesin partai guna konsolidasi organisasi ke tingkat bawah.

(IF/Red)

Dalam konteks Kabupaten Tangerang, kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah periode 2025–2030 menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan pola kehadiran keduanya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terdapat kegiatan tertentu yang dihadiri Bupati tanpa kehadiran Wakil Bupati, sementara pada kegiatan lainnya Wakil Bupati juga menjalankan agenda pemerintahan secara terpisah. Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri juga mempublikasikan kegiatan yang dihadiri keduanya secara bersama-sama.

Tulisan ini tidak menyimpulkan bahwa terdapat konflik atau keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati. Sebaliknya, fenomena tersebut ditempatkan sebagai objek kajian mengenai pembagian tugas, komunikasi politik, koordinasi pemerintahan, serta kemungkinan munculnya persepsi publik mengenai hubungan politik antara keduanya.

I. Pendahuluan

Bupati dan Wakil Bupati merupakan dua unsur kepemimpinan daerah yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah merupakan pasangan yang memenangkan Pilkada Kabupaten Tangerang 2024 dan mulai menjalankan masa jabatan pada 2025. Dalam proses Pilkada tersebut, pasangan ini memperoleh dukungan dari koalisi beberapa partai politik, termasuk Gerindra dan Golkar.

Secara politik, terdapat fakta yang menarik. Maesyal Rasyid kemudian dikenal sebagai kader Partai Gerindra, sementara Intan Nurul Hikmah saat ini menduduki jabatan politik yang berkilau yaitu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Maesyal menerima KTA dan atribut Partai Gerindra pada Agustus 2024, setelah sebelumnya maju sebagai calon Bupati bersama Intan.

Perbedaan latar belakang politik tersebut pada dirinya sendiri bukan merupakan persoalan. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Persoalan yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimana perbedaan afiliasi politik tersebut berinteraksi dengan hubungan kerja keduanya setelah berada dalam pemerintahan.

II. Fenomena Kehadiran dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Salah satu indikator yang dapat diamati masyarakat adalah pola kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan publik.

Dalam praktik pemerintahan, tidak selalu diperlukan Bupati dan Wakil Bupati hadir secara bersamaan dalam setiap kegiatan. Pembagian agenda justru dapat menjadi bagian dari efisiensi pemerintahan.

Sebagai contoh, terdapat kegiatan yang secara resmi diberitakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan dihadiri bersama oleh Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah.
Di sisi lain, Wakil Bupati juga memiliki agenda tersendiri. Salah satunya adalah kehadiran Intan Nurul Hikmah dalam kegiatan Festival Berbagi Bahagia Bersama 200 anak yatim di Kecamatan Curug pada Juli 2026.

Dengan demikian, ketidakhadiran salah satu pasangan dalam suatu kegiatan belum cukup untuk membuktikan adanya keretakan hubungan.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan timbulnya pertanyaan dari publik seringnya Bupati Maesyal muncul di acara – acara publik yang dibayangi oleh petinggi Partai Gerindra yang terkesan memendam birahi poltik yang besar untuk beraksi di panggung politik 2029, oleh karenanya apabila pola tersebut terjadi secara berulang, khususnya dalam kegiatan yang memiliki nilai sosial dan politik yang tinggi, maka boleh jadi terdapat agenda tersembunyi untuk menguasai panggung politik 2029.

III. Antara Pembagian Tugas dan Persepsi Politik

Terdapat sedikitnya dua kemungkinan yang dapat digunakan untuk membaca fenomena tersebut.
Pertama, perspektif administrative. Bupati dan Wakil Bupati mungkin sengaja membagi agenda agar jangkauan pelayanan dan representasi pemerintah daerah semakin luas.

Dengan cara demikian, ketidakhadiran Wakil Bupati dalam suatu acara bukan berarti terdapat masalah hubungan, melainkan konsekuensi dari pembagian tugas.
Perspektif ini perlu dipertimbangkan karena terdapat bukti bahwa keduanya juga menghadiri kegiatan tertentu secara bersama-sama.

Bahkan dalam kegiatan pemerintahan tertentu, Maesyal dan Intan tampil bersama dalam kapasitas sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Kedua, perspektif komunikasi politik. Perspektif kedua ini melihat fenomena tersebut dari sisi komunikasi politik. Ketika seorang kepala daerah hadir dalam kegiatan masyarakat dengan didampingi tokoh atau elite partai politik tertentu, masyarakat dapat menangkap pesan politik tertentu meskipun belum tentu pesan tersebut memang dimaksudkan demikian.

Dalam konteks Maesyal Rasyid, afiliasinya dengan Partai Gerindra merupakan fakta yang terdokumentasi. Gerindra merupakan salah satu partai yang sejak awal memberikan rekomendasi kepada pasangan Maesyal–Intan dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2024.

Karena itu, kehadiran tokoh-tokoh Gerindra dalam suatu kegiatan yang dihadiri Bupati dapat menjadi objek analisis komunikasi politik. Namun, kehadiran tokoh partai dalam kegiatan bersama kepala daerah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda politik pribadi Bupati, namun setidaknya jika dikomparasikan dengan Teori “Dramaturgi Erving Goffman” dimana interaksi social seperti sebuah pertunjukan panggung yang memiliki posisi “Front Stage” dan “Back Stage” sehingga upaya orang – orang yang terlibat birahi politik 2029 menunjukan kemampuan mengelola ruang publik untuk membentuk citra bupati dan persepsi masyarakat terhadap seorang maesyal yang memiliki kans besar untuk bertarung kembali di 2029.

IV. Apakah Terdapat Kerenggangan Hubungan?

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah Apakah seringnya Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan secara terpisah menunjukkan adanya kerenggangan hubungan?
Secara ilmiah, pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara definitif hanya berdasarkan dokumentasi kehadiran, untuk menyatakan adanya kerenggangan hubungan, diperlukan indikator yang lebih kuat, antara lain:

1. adanya pernyataan terbuka dari Bupati atau Wakil Bupati mengenai perbedaan hubungan kerja.
2. adanya perubahan pembagian tugas yang signifikan.
3. adanya konflik kebijakan yang terdokumentasi.
4. adanya pernyataan resmi mengenai perbedaan pandangan.
5. adanya komunikasi politik yang menunjukkan pertentangan terbuka.
6. atau adanya fakta administratif yang menunjukkan terganggunya koordinasi pemerintahan.

Tanpa indikator tersebut, kesimpulan mengenai keretakan hubungan akan menjadi interpretasi, bukan fakta, namun setidaknya hal ini dapat menjadi warning bahwa menjalankan pemerintahan yang baik itu lebih bermanfaat untuk masyarakat.

V. Dimensi Politik di Balik Pemerintahan

Persoalan menjadi lebih menarik karena Bupati Maesyal Rasyid mempunyai posisi politik yang berbeda dengan latar belakang politik Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.

Pasangan tersebut pada Pilkada 2024 justru dibangun melalui koalisi lintas partai. Gerindra dan Golkar termasuk di antara partai yang mengusung pasangan Maesyal–Intan.

Setelah pasangan tersebut memenangkan Pilkada, Maesyal menjadi kader Gerindra. Situasi ini menimbulkan ruang kajian yang menarik Apakah pemerintahan Maesyal–Intan tetap berjalan sebagai pemerintahan pasangan kepala daerah, atau secara perlahan berkembang menjadi pemerintahan yang lebih kuat ditopang oleh identitas politik kepala daerah?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk menuduh, melainkan untuk melihat bagaimana identitas politik personal kepala daerah dapat berinteraksi dengan prinsip netralitas dan pelayanan pemerintahan daerah.

VI. Bahaya Persepsi Publik
Dalam pemerintahan daerah.

persepsi publik sama pentingnya dengan fakta administrative. Apabila masyarakat terus-menerus melihat Bupati menghadiri kegiatan tertentu seorang diri, sementara Wakil Bupati muncul dalam kegiatan lain secara terpisah, masyarakat dapat membangun berbagai interpretasi. Apalagi jika dalam beberapa kegiatan Bupati terlihat bersama elite partai politik.

Dari sudut komunikasi publik, kondisi tersebut dapat menimbulkan tiga persepsi, Pertama, bahwa keduanya sedang melakukan pembagian tugas. Kedua, bahwa terdapat perbedaan gaya komunikasi politik. Ketiga, bahwa terdapat persoalan hubungan politik atau koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati.

Dua persepsi terakhir tersebut memang tidak dapat dindentifikasi langsung yang dianggap sebagai fakta tanpa adanya bukti tambahan yang mengindikasikan adanya kerenggangan hubungan keduanya.

VII. Pentingnya Transparansi Hubungan Kerja

Pemerintahan daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, apabila muncul persepsi mengenai ketidakharmonisan, pemerintah daerah dapat mengatasinya melalui komunikasi publik yang sederhana dan terbuka, misalnya, dengan menjelaskan bagaimana pembagian tugas Bupati dan Wakil Bupati, siapa yang mewakili pemerintah dalam kegiatan tertentu, bagaimana koordinasi antara keduanya dilakukan serta bagaimana agenda pemerintahan dan agenda politik dipisahkan. Sehingga anggapan maupun asumsi yang berkembang di masyarakat soal hubungan kerja Bupati dan Wakil Bupati yang terganjal oleh Birahi politik orang – orang sekitar Bupati yang ingin secara premature menguasai panggung politik di Kabupaten Tangerang dapat mereda dan tidak mengganggu kinerja keduanya.

VIII. Kesimpulan.

Meskipun demikian tulisan ini hanya sebuah Analisa dari pandangan penulis terhadap peristiwa maupun kejadian yang telah diamati oleh penulis selama ini tentunya tidak luput dari perbedaan pandangan maupun pendapat dari khalayakn public yang lain. Paling tidak tulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan kritik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam membangun pemerintahan yang baik di Kabupaten Tangerang bukan Cuma soal “birahi poltik” yang seringkali menjerumuskan dan menyesatkan.
Wallahu A’lamu Bishowab

Tangerang, 17 September 2026
Penulis
Ijum Setiawan , SH
(Praktisi Hukum, Penulis dan Pengamat Politik & Pemerintahan)

Tudingan tersebut sebelumnya muncul dalam sebuah podcast yang kemudian menjadi perhatian di kalangan kader SOKSI. Mereka menilai pernyataan tersebut perlu didukung fakta dan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.

Salah satu Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Tangerang, H. Imam Fachrudin, mengatakan pihaknya menyayangkan adanya tudingan tersebut terhadap pimpinan organisasi.

Menurut Imam, selama ini Misbakhun dikenal memiliki perhatian terhadap kepentingan petani tembakau dan persoalan kebijakan cukai rokok. Karena itu, ia mempertanyakan dasar tudingan yang mengaitkan Misbakhun dengan persoalan penjualan pita cukai rokok.

“Yang kami tahu, beliau (Misbakhun) kerap memperjuangkan petani-petani tembakau. Tidak mungkin beliau menyusahkan petani dengan urusan cukai. Bahkan, beliau memperjuangkan agar kebijakan cukai rokok tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan para pelaku usaha serta petani tembakau,” ujar Imam, yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Imam menegaskan, kritik maupun tudingan terhadap pejabat publik seharusnya disampaikan berdasarkan fakta, data, dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal senada disampaikan Ketua Depicab SOKSI Kota Tangerang Selatan, Drs. H. Moch. Ramlie, MA, SE, MM. Ia menilai tudingan terhadap Misbakhun tidak semestinya disampaikan tanpa dasar fakta dan hukum yang jelas.

“Kalau tuduhan itu disampaikan tanpa dasar fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu kami keberatan dan memprotes. Kami tidak ingin Ketua Umum kami diperlakukan seperti itu hanya berdasarkan tudingan yang belum jelas kebenarannya,” tegas Ramlie, yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang Selatan.

Bahkan Ketua Depicab SOKSI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim, M.Si pun menyatakan ketegasannya keberatan atas tudingan yang dilontarkan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Terus terang kami menilai tudingan yang ditujukan kepada ketum kami sangat tidak berdasar, yang jelas tidak hubungannya jabatan ketum kami sebagai Ketua Komisi XI DPR RI dengan penjualan pita cukai rokok” ungkap Irfan yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kota Cilegon.

“Kami minta agar pihak – pihak yang yang tidak bertanggung jawab agar berhenti menyebarkan opini mau tuduhan yang sesat yang memojokkan Ketum Depinas SOKSI” pungkasnya.

(SAE

Pada pemberitaan yang beredar di media, dikatakan bahwa Misbakhun membantah melakukan apa yang disampaikan dalam siaran atau berita yang beredar pada Minggu (13/9/2026).

Bantahan Misbakhun itu sebagai respons atas siniar salah satu media yang menyebutkan dirinya terkait dengan urusan pita cukai rokok. Legislator Partai Golkar itu menyebutkan publik bisa melihat rekam jejaknya dalam memperjuangkan para petani tembakau.

“Kami meyakini bahwa beliau selaku anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jatim II, khususnya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penghasil tembakau, selalu berpihak dan membela kepentingan petani tembakau. Beliau konsisten meminta tarif cukai rokok sigaret kretek tangan tetap rendah karena hal itu bermanfaat bagi petani tembakau,” jelasnya Badrus

Mengenai tuduhan keterkaitan dalam persoalan ini yang tidak berdasar, karena Misbakhun tidak memiliki kewenangan soal pita cukai rokok. Sebab kewenangan itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari informasi yang kami terima bahwa semua pemesanan pita cukai harus melalui sistem pemesanan secara elektronik. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pak Misbakhun, Ujarnya.

Lebih lanjut Badrus menyampaikan bahwa kewenangan tentang investigasi atas dugaan penyalahgunaan penjualan pita cukai ada di DJBC. Dia mempersilakan publik meminta klarifikasi langsung kepada pembuat berita maupun pihak yang menyebut nama pak Misbakhun.

Penyebutan nama Misbakhun dalam pemberitaan itu pun menjadi perhatian di pengurus Soksi Banten yang meminta agar narasi dalam pemberitaan yang mengaitkan Misbakhun itu tidak serta-merta dianggap sebagai fakta.

“Publik perlu melihat rekam jejak dan kontribusi beliau secara utuh. Jika ada tuduhan atau dugaan tertentu, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan proses hukum yang objektif, bukan hanya asumsi atau opini,” kata Badrus.

(Red/mam)

Penegasan tersebut disampaikan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) 2026 yang digelar selama empat hari, 11–14 September 2026, di Kantor Advokat Jossuwi, Jalan Letjend Suprapto Nomor 55C, Ruko Exit Tol Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kegiatan diikuti tujuh peserta dari sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Ketua Umum DPP HAPI Dominggus Maurits Luitnan, SH, MH, mengatakan PKPA tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan integritas calon advokat agar mampu memperjuangkan hak para pencari keadilan secara profesional.

“Pendidikan ini untuk membangun integritas seorang advokat yang inovatif dalam membela para pencari keadilan, baik yang mampu maupun tidak mampu,” ujar Dominggus.

Menurutnya, jumlah peserta bukan ukuran utama keberhasilan PKPA. HAPI lebih mengutamakan kualitas pendidikan dan integritas peserta. Ia menyebut kepengurusan HAPI saat ini telah tersebar di 24 provinsi.

Sementara itu, Ketua DPD HAPI Jawa Tengah Yohanes Sugiwiyarno, SH, MH, menegaskan pentingnya penguasaan kode etik karena advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile).

“Kode etik itu membatasi perilaku kita sebagai seorang profesional untuk menjaga harga dan martabat profesi,” kata Yohanes.

Selain kode etik, peserta juga dibekali kemampuan praktik hukum acara, mulai dari penyusunan surat kuasa perkara pidana dan perdata, pembuatan gugatan, menentukan kompetensi pengadilan, hingga membedakan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH).

“Yang paling penting adalah hukum acara yang harus dikuasai setiap advokat. Termasuk membuat surat kuasa, gugatan, dan menentukan pengadilan mana yang berwenang,” pungkas Yohanes.

Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat PKPA. HAPI berharap pendidikan tersebut mampu melahirkan advokat yang handal, jujur, profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika profesi.

H. Robinsar menilai, keberanian dan dedikasi para jurnalis dalam menjalankan tugas merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan informasi bagi masyarakat.

Menurutnya, tugas jurnalistik bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan bentuk pengabdian dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk ketika harus berada di lokasi yang memiliki risiko keselamatan.

“Saya menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Mereka sedang menjalankan tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga kelima rekan jurnalis tersebut segera ditemukan dan dalam keadaan selamat,” ujar H. Robinsar.

Ia juga menyampaikan dukungan moril kepada keluarga, rekan kerja, serta seluruh insan pers yang saat ini menanti perkembangan proses pencarian.

H. Robinsar berharap seluruh unsur terkait dapat mengerahkan kemampuan terbaik dalam proses pencarian dan pertolongan terhadap kelima jurnalis tersebut.

“Mari kita bersama-sama mendoakan keselamatan mereka. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan, perlindungan dan keselamatan, serta memberikan kekuatan kepada keluarga yang sedang menunggu kabar,” katanya.

Hilangnya lima jurnalis saat menjalankan tugas di kawasan perairan Selat Sunda kembali mengingatkan bahwa profesi jurnalistik memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Di tengah risiko tersebut, para jurnalis tetap menjalankan tugasnya untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi.

H. Robinsar pun mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar dan kelima jurnalis dapat segera ditemukan.

Salah satu ucapan disampaikan oleh Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) yang berkantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ucapan selamat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP HAPI, H. Imam Fachrudin, S.Ag., S.H., pada Jumat pagi, 11 September 2026.

Menurut Imam Fachrudin, Komjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil merupakan sosok jenderal Polri yang dikenal bersahaja, ramah, dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, Wahyu Widada dinilai selalu berupaya menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada masyarakat.

“Beliau adalah figur pemimpin yang sederhana, humanis, dan memiliki komitmen kuat dalam menjaga penegakan hukum yang berkeadilan. Semoga di hari milad ini, Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, serta kekuatan kepada Bapak Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil dalam menjalankan amanah dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,” ujar Imam Fachrudin.

Imam juga berharap agar Irwasum Polri senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas serta terus menjadi teladan dalam mewujudkan institusi Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

Ucapan selamat milad tersebut menjadi bentuk penghormatan dan doa dari berbagai pihak atas dedikasi serta pengabdian Komjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil dalam menjaga penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

(SAE)

Berdasarkan pembaruan resmi BMKG, hasil pengamatan pada Selasa (8/9/2026) pukul 09.00 WIB menunjukkan abu vulkanik secara umum berada hingga ketinggian sekitar 7.000 kaki atau 2,13 kilometer dan bergerak ke arah selatan–barat daya dengan kecepatan 5–10 knot atau sekitar 9,3–18,5 kilometer per jam.

Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah Banten bagian barat laut serta Samudra Hindia di barat laut Banten. Kondisi ini menunjukkan penyusutan cukup signifikan dibandingkan sehari sebelumnya, ketika abu vulkanik masih terpantau hingga ketinggian sekitar 15.000 kaki dan lapisan abu yang lebih tinggi berada jauh di Samudra Hindia.

Delapan Bandara Kembali Beroperasi

Perbaikan kondisi atmosfer juga terlihat dari hasil pemeriksaan langsung di sejumlah bandar udara. BMKG mengonfirmasi hasil paper test pada Selasa pukul 06.00 WIB menunjukkan delapan bandara yang sebelumnya terdampak telah negatif dari paparan abu vulkanik.

Delapan bandara tersebut kemudian kembali beroperasi secara bertahap, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Husein Sastranegara Bandung, Budiarto Curug, Pondok Cabe Tangerang Selatan, Muhammad Taufik Kiemas, Radin Inten II serta Salakanagara Tanjung Lesung.

BMKG tetap melakukan pemantauan pergerakan abu secara real-time untuk memastikan keselamatan penerbangan. Meskipun hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi membaik, perkembangan atmosfer tetap dapat berubah mengikuti aktivitas erupsi dan dinamika angin.

OMC Dilanjutkan untuk Membantu Peluruhan Abu

Di tengah berkurangnya sebaran abu, pemerintah masih melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi.

OMC dilakukan untuk membantu mempercepat peluruhan partikel abu vulkanik dari atmosfer dengan memanfaatkan kondisi awan dan hujan yang memungkinkan. BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait menjalankan operasi tersebut guna mengurangi dampak abu terhadap masyarakat maupun aktivitas transportasi.

Selain penyemaian awan, metode watermist juga dipersiapkan untuk membantu mengikat partikel abu agar lebih cepat turun dari udara.

Efektivitas langkah tersebut tetap bergantung pada kondisi meteorologi, termasuk kelembapan, keberadaan awan, arah angin dan pola pergerakan atmosfer di sekitar wilayah terdampak.

Anak Krakatau Tetap Level III Siaga

Membaiknya kondisi sebaran abu bukan berarti aktivitas Gunung Anak Krakatau telah berakhir.

Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam evaluasi terbarunya menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Status tersebut tetap berlaku selama belum ada evaluasi resmi berikutnya yang menetapkan perubahan tingkat aktivitas gunung.

Evaluasi PVMBG menunjukkan episode erupsi menerus yang berlangsung sejak 4 September 2026 pukul 23.07 WIB berakhir pada 6 September pukul 00.04 WIB setelah berlangsung sekitar 25 jam.

Setelah episode erupsi menerus tersebut berakhir, aktivitas Strom

KH. Ahmad Fudholi dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan masyarakat. Kiprahnya dalam kegiatan keagamaan dan dakwah telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman.

Kabar wafatnya KH. Ahmad Fudholi semakin menyentak masyarakat setelah diketahui bahwa almarhum mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jakarta–Merak. Kabar tersebut kemudian menyebar dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, para santri, sahabat, tokoh agama, serta masyarakat yang selama ini mengenal dan mengikuti dakwah beliau.

Ketua Umum Paseba Tangerang Utara, H. Imam Fachrudin, S.Ag, SH, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya KH. Ahmad Fudholi. Ungkapan belasungkawa tersebut disampaikan baik secara pribadi maupun mewakili keluarga besar Paseba Tangerang Utara.

“Kami keluarga besar Paseba Tangerang Utara menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya KH. Ahmad Fudholi bin H. Syamsuddin. Beliau merupakan sosok ulama dan tokoh agama yang telah banyak memberikan dakwah, nasihat serta syiar Islam kepada masyarakat,” ujar H. Imam Fachrudin.

Menurut Imam Fachrudin, sosok KH. Ahmad Fudholi juga memiliki hubungan erat dengan para ulama dan tokoh agama di Tangerang. Nama beliau kerap disebut oleh Almaghfurlah KH. Uci Turtusi dalam berbagai kesempatan ceramah sebagai salah satu tokoh yang memiliki kiprah dalam dakwah dan kehidupan keagamaan masyarakat.

“Semoga segala amal ibadah dan kebaikan almarhum selama hidup diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” lanjutnya.

Paseba Tangerang Utara mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu ‘anhu.

Semoga KH. Ahmad Fudholi bin H. Syamsuddin husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

1. Kehadiran beliau murni memenuhi undangan Perguruan, bukan safari politik maupun agenda orkestrasi politik. Kedatangan Bapak Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam rangka Milad ke-69 sekaligus acara Keuceran Mande Macan Guling, Pada tanggal 10 September 2026, semata-mata untuk memenuhi undangan resmi yang kami sampaikan sebelumnya.
​
2. Acara ini adalah acara budaya dan persaudaraan, bukan arena politik. Kami mengundang beliau bukan karena jabatan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada sesama putra bangsa yang menerima undangan dari lembaga budaya dan perguruan silat yang berakar kuat di tanah Banten.
​
3. Pernyataan bahwa kedatangan berisi agenda politik tidak benar. Kami tegaskan tidak ada pembahasan, kegiatan, maupun penyampaian pesan politik apa pun dalam rangkaian acara ini. Seluruh rangkaian hanya berisi kegiatan kebudayaan, silaturahmi antarpendekar, doa bersama, dan pengukuhan pengurus.
​
4. Perbedaan pandangan politik tidak boleh merusak ruang budaya. Apabila ada pihak yang menilai kebijakan masa lalu berbeda dengan kami, hal itu adalah hak masing-masing. Namun tolong pisahkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan dengan acara persaudaraan dan budaya yang menjadi milik bersama masyarakat Banten.
​
5. Kami menghormati pendapat pihak lain, namun mohon tidak mengaitkan acara milad dan keuceran ini dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya demi menjaga ketertiban dan kekeluargaan di tengah masyarakat Banten.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan untuk dilayangkan sebagaimana mestinya, guna meluruskan informasi yang beredar.

Keluarga besar serta pengurus DPP/Dpc Mande Macan Guling Banten indonesia