Pasebainfo, Jakarta — Kemerdekaan politik belum cukup apabila sebuah bangsa tidak memiliki kemampuan menentukan arah pembangunan, mengelola kekayaan alam, melindungi kepentingan rakyat, serta berdiri sejajar dengan negara lain. Dalam konteks itulah jalan panjang menuju kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus diperjuangkan.
Memaknai Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia sekaligus Inisiator FKN-08, menilai kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai slogan politik.
Menurutnya, kedaulatan harus dapat dilihat dan diukur dari kemampuan negara menghadirkan kemandirian pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mengelola sumber daya alam secara berkeadilan, serta memastikan kekayaan negara kembali memberikan manfaat kepada rakyat.
Baca juga: Gousta Feriza, SH, MH Hadir Bersama Wakil Presiden RI Lantik Paskibraka 17 Agustus 2026
“Kedaulatan Indonesia tidak dibangun melalui slogan. Kedaulatan lahir ketika negara mampu menentukan arah pembangunan, mengelola kekayaan alamnya sendiri, melindungi rakyat, dan berdiri sejajar dengan bangsa lain,” ujar Indria dalam catatan refleksi kemerdekaannya, Senin (17/8/2026).
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan sejumlah fondasi melalui agenda swasembada pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan pendidikan, reformasi BUMN, serta penertiban pengelolaan kekayaan negara.
Namun, menurut Indria, seluruh kebijakan tersebut tetap harus dilihat dengan ukuran yang jelas: seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan seberapa kuat kebijakan itu mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Baca juga: Peringatan Tsunami Berakhir, Warga NTT Diminta Waspadai Gempa Susulan
Pasal 33 sebagai Arah Kedaulatan Ekonomi
Indria mengingatkan bahwa konsep kedaulatan ekonomi memiliki pijakan kuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menegaskan penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting, serta mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan dalam angka statistik. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, produktivitas nasional, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Dalam kerangka tersebut, Indria menyebut terdapat enam fondasi yang harus menjadi ukuran kedaulatan nasional, yakni hukum, ekonomi, politik, pangan, perdagangan, dan pendidikan.
Di bidang hukum, negara harus mampu menghadapi korupsi, penyalahgunaan kekayaan alam, impor ilegal, mafia pangan, penyelundupan, serta praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan harus menghasilkan kesempatan kerja dan memperkuat usaha rakyat. Di bidang politik, kebijakan nasional harus dibangun untuk kepentingan jangka panjang negara, bukan sebatas kepentingan transaksional elite.
Kedaulatan pangan juga harus memastikan produksi tetap berlangsung, harga terjangkau, petani memperoleh kesejahteraan, dan masyarakat tidak bergantung secara berlebihan pada impor.
Sementara di sektor perdagangan, Indonesia perlu terus meningkatkan nilai tambah produk agar tidak selamanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain.
Adapun pendidikan, menurut Indria, merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar karena kualitas manusia, riset, teknologi, karakter, serta kesempatan belajar akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan global.
“Asta Cita tidak boleh berhenti menjadi dokumen politik. Ia harus menjadi agenda transformasi nasional yang dapat diukur, diawasi, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menilai Fondasi Pemerintahan Prabowo
Hampir dua tahun sejak pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, Indria menilai sejumlah kebijakan strategis layak diberikan apresiasi sekaligus terus dikawal implementasinya.
Ia menyoroti penguatan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, kebijakan menuju kemandirian energi melalui biodiesel, hilirisasi industri, reformasi BUMN, perlindungan terhadap UMKM, Makan Bergizi Gratis, revitalisasi pendidikan, penguatan koperasi desa, penertiban kawasan hutan, serta diplomasi ekonomi.
Menurut Indria, pencapaian swasembada berbagai komoditas pangan harus dilanjutkan dengan penguatan kesejahteraan petani dan jaminan agar produksi domestik tidak kembali tertekan oleh ketergantungan impor.
Di sektor energi, kebijakan pengembangan biodiesel dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.
Ia juga menilai hilirisasi merupakan langkah strategis agar kekayaan alam Indonesia tidak terus keluar sebagai bahan mentah. Industri pengolahan harus dikembangkan di dalam negeri sehingga lapangan kerja, penerimaan negara, teknologi, dan nilai tambah dapat tumbuh bersama.
Pembenahan BUMN juga harus memastikan perusahaan negara semakin sehat, efisien, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Dalam sektor sosial, Indria melihat Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi lebih luas daripada sekadar intervensi gizi apabila mampu membangun rantai ekonomi lokal yang melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja daerah.
Pendidikan juga menjadi perhatian penting. Program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, serta digitalisasi pembelajaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara merata.
Kedaulatan Harus Berani Menghadapi Mafia
Indria menilai salah satu tantangan besar kedaulatan adalah keberadaan praktik ekonomi ilegal dan kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dari kelemahan tata kelola negara.
Mafia pangan, mafia impor, pertambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, serta manipulasi tata niaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena dampaknya langsung terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.
Ia melihat gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dalam persoalan sumber daya alam sebagai modal politik penting. Namun, menurutnya, keberanian politik tetap harus diterjemahkan ke dalam sistem hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan melawan mafia tidak boleh hanya diukur dari pernyataan keras. Ukurannya harus jelas: putusan pengadilan, aset yang kembali kepada negara, reformasi kelembagaan, transparansi penindakan, serta berkurangnya praktik koruptif,” tegasnya.
Indria menilai pemberantasan korupsi juga membutuhkan lembaga penegak hukum yang independen, perlindungan bagi pelapor, penguatan KPK, regenerasi kepemimpinan Polri, sistem merit di kejaksaan, serta keterbukaan mengenai aset yang disita dan dikembalikan kepada negara.
Dengan demikian, pemberantasan mafia tidak boleh bergantung hanya pada figur seorang presiden, tetapi harus menjadi kemampuan permanen negara.
Melawan Oligarki Bukan Memusuhi Pengusaha
Menurut Indria, istilah melawan oligarki juga harus ditempatkan secara proporsional. Negara tetap membutuhkan dunia usaha untuk menghadirkan modal, teknologi, pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi.
Persoalan muncul ketika kekuatan modal berubah menjadi pengaruh politik yang menguasai regulasi, mengendalikan sumber daya secara tidak adil, atau memengaruhi proses penegakan hukum.
Karena itu, persoalan utama yang harus diperangi adalah konflik kepentingan, monopoli, kartel, korupsi perizinan, pembiayaan politik yang tidak transparan, penguasaan sumber daya alam secara ilegal, serta penguasaan pasar yang merugikan masyarakat.
Indria menegaskan kepemimpinan yang tegas harus selalu dibarengi sistem yang kokoh.
“Tanpa sistem, pemberantasan mafia akan bergantung kepada figur. Dengan sistem, penegakan hukum dapat terus berlangsung meskipun pemerintahan berganti,” katanya.
Pendidikan adalah Instrumen Kedaulatan
Dalam pandangan Indria, kedaulatan ekonomi mustahil terwujud tanpa kedaulatan pengetahuan.
Pendidikan tidak boleh hanya mempersiapkan generasi muda menjadi pencari kerja. Anak Indonesia juga perlu dipersiapkan sebagai pencipta pekerjaan, pengembang teknologi, pelaku industri, petani modern, peneliti, inovator, serta penjaga kebudayaan nasional.
Ia bahkan menempatkan pendidikan sebagai salah satu strategi pertahanan negara.
Bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan mudah menjadi pasar bagi produk, teknologi, dan kepentingan bangsa lain. Sebaliknya, negara dengan sumber daya manusia unggul akan mempunyai kemampuan menentukan masa depannya sendiri.
FKN-08 dan Catatan untuk Relawan
Dalam refleksinya, Indria juga memberikan catatan khusus terhadap keberadaan organ relawan pendukung Presiden Prabowo, termasuk organisasi yang bergabung dalam Forum Komunikasi Nasional-08 atau FKN-08.
Ia menilai dukungan relawan tidak seharusnya berakhir setelah kontestasi pemilu. Jaringan relawan memiliki potensi sebagai kekuatan sosial untuk mengawal program pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menjembatani komunikasi antara rakyat dan negara.
Namun ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pola pelibatan relawan. Menurutnya, banyak organisasi relawan belum dimanfaatkan secara sistematis dalam sosialisasi, pengawasan, maupun evaluasi kebijakan.
Sebagian masih dominan terlibat dalam kegiatan seremonial, padahal jaringan mereka sampai ke tingkat akar rumput memiliki pengetahuan lokal yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat.
Indria mengusulkan relawan dapat dilibatkan melalui forum konsultasi kebijakan, pendidikan advokasi, pengawasan program publik, kanal pengaduan masyarakat, pendidikan politik kebangsaan, serta kerja sosial di sektor pangan, pendidikan, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi.
Namun ia menekankan pola tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak berubah menjadi praktik politik balas jasa.
“Relawan bukan sekadar alat pemenangan elektoral. Relawan dapat menjadi kekuatan sosial yang membantu memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada rakyat,” ujarnya.
Kedaulatan Harus Berujung pada Indonesia Bermartabat
Indria berpandangan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya dibangun secara kritis dan konstruktif.
Pemerintah perlu didukung ketika kebijakannya memperkuat kedaulatan rakyat, dikawal ketika implementasi belum sempurna, serta dikoreksi apabila pelaksanaannya menyimpang dari tujuan awal.
Menurutnya, jalan menuju kedaulatan NKRI memang tidak mungkin selesai dalam satu periode pemerintahan. Namun fondasi swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, reformasi BUMN, pendidikan, pengelolaan kekayaan negara, dan pemberantasan mafia dapat menjadi pijakan penting menuju Indonesia yang lebih mandiri.
Ia mengingatkan Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kaya sumber daya alam tetapi kehilangan kemampuan menentukan bagaimana kekayaan tersebut digunakan.
Kedaulatan pada akhirnya harus hadir dalam kemampuan negara mengelola sumber daya, mencerdaskan rakyat, menegakkan hukum, melindungi ekonominya, serta memastikan kemakmuran terdistribusi secara adil.
“Indonesia membutuhkan keberanian untuk membangun negara yang bermartabat, berdaulat, adil dan makmur. Kekayaan bangsa harus menjadi kekuatan untuk menentukan masa depan kita sendiri,” pungkas Indria.
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Inisiator FKN-08
